Memiliki Dampak Negatif, Menkominfo Diminta Blokir Free Fire Hingga PUBG

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) diminta untuk memblokir situs dan aplikasi game online mulai dari PUBG hingga Free Fire.
Memiliki Dampak Negatif, Menkominfo Diminta Blokir Free Fire Hingga PUBG

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) diminta untuk memblokir aplikasi dan situs game online mulai dari PUBG hingga Free Fire.

Permintaan pemblokiran situs dan aplikasi game PUBG dan Free Fire ini disampaikan oleh Bupati Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Sapuan karena dianggap memiliki dampak buruk pada anak-anak. Sehingga ia meminta dilakukan pemblokiran situs dan aplikasi game online ini secara nasional atau kabupaten.

Beberapa game online yang diminta untuk diblokir yaitu PUBG, Fire Fire, Mobile Legends, Domino Higgs dan game serupa yang aplikasinya disediakan melalui smartphone dan komputer.

Hal ini diungkapkan oleh sapuan yang berkaitan dengan banyak keluhan dari masyarakat setempat terhadap game online yang semuanya dapat diakses, terutama bagi remaja yang masih sekolah.

“Bupati telah menyampaikan surat permohonan untuk meminta Menkominfo melalui Direktorat Jenderal Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir game online di wilayah Kabupaten Mukomuko,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko Bustari Maller dalam keterangan di Mukomuko, Selasa (22/6), seperti dikutip Antara.

Ketika ditanya, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Republik Indonesia (Kemenkominfo) mengatakan akan memproses dan mempertimbangkan permintaan pemblokiran game online, seperti pub dan api gratis.

“Kominfo pada prinsipnya akan memproses dan mempertimbangkan semua permohonan pemblokiran yang kami terima sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar juru bicara Kominfo, Dedy Permadi kepada CNNIndonesia.com.

Dedy menjelaskan bahwa blokade sistem elektronik, termasuk game online, diatur dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 5 tahun 2020 pada penyelenggara sistem elektronik ruang lingkup pribadi yang berubah melalui Menteri Komunikasi dan Peraturan Informasi No. 10 tahun 2021.

Menurut peraturan yang berlaku, ia menjelaskan, Kominfo berwenang untuk memblokir permainan jika itu menayangkan atau mengandung susatu yang dilarang oleh undang-undang.

Di samping itu, Dedy menjelaskan bahawa permohonan penghantaran akan diproses untuk pihak yang berkepentingan, melalui aduan yang ditetapkan.